sungaibersih2020

Sungaiku Bersih Sungaiku Jernih

Program Kali Bersih

leave a comment »

1995

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 35 Tahun 1995
Tentang : Program Kali Bersih
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

  1. bahwa kali atau sungai merupakan sumber daya air yang penting bagi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya;
  2. bahwa kualitas air sungai cenderung menurun sebagai akibat meningkatnya beban pencemaran yang bersumber dari kegiatan di sepanjang daerah aliran sungai;
  3. bahwa untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya, pemerintah telah mencanangkan Program Kali Bersih;
  4. bahwa Program Kali Bersih tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah di beberapa propinsi pada beberapa sungai dengan melibatkan berbagai instansi terkait di daerah;
  5. bahwa untuk memantapkan keberadaan Program Kali Bersih sebagai program nasional dan untuk meningkatkan kelancaran serta pengembangan kegiatan Program Kali Bersih, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Kali Bersih.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
  5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
  6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
  7. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 1993 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Memperhatikan :

Rapat Kerja Pengendalian Pencemaran Air pada tanggal 14 – 15 Juni 1989 di Surabaya yang menghasilkan kesepakatan bersama antara Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dari 8 (delapan) propinsi serta instansi-instansi terkait untuk melaksanakan program kerja pengendalian pencemaran air sungai yang diberi nama Program Kali Bersih Β dan dikoordinasikan secara nasional; Rapat Kerja Nasional PROKASIH pada tanggal 8 – 12 Juni 1994 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM KALI BERSIH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

(1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

  1. Program Kali Bersih disingkat dengan PROKASIH adalah program kerja pengendalian pencemaran air sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
  2. Sungai Prokasih adalah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang ditetapkan akan dikendalikan pencemaran airnya melalui kegiatan Prokasih.
  3. Ruas Sungai Prokasih adalah bagian dari Sungai Prokasih yang ditetapkan sebagai batas ruang lingkup kegiatan Prokasih.
  4. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
  5. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa.
  6. Bupati/Walikotamadya adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
  7. Tim Prokasih Pusat adalah satuan kerja pelaksana Prokasih di Tingkat Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapedal.
  8. Tim Prokasih Daerah adalah Tim Prokasih Tingkat I dan/atau Tim Prokasih Tingkat II.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN SASARAN PROKASIH
Pasal 2

Pelaksanaan Prokasih berasaskan pelestarian fungsi lingkungan perairan sungai untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Prokasih bertujuan:

  1. tercapainya kualitas air sungai yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  2. terciptanya sistem kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien;
  3. terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalaian pencemaran air.
  4. Dalam rangka mewujudkan tujuan Prokasih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pelaksanaan Prokasih dilakukan dengan pendekatan:
    a. pengendalian sumber pencemaran yang strategis, dan dilakukan secara bertahap dalam suatu program kerja;
    b. pelaksanaan program kerja sesuai dengan tingkat kemampuan kelembagaan yang ada;
    c. pelaksanaan dan hasil program kerja harus dapat terukur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
    d. penerapan pentaatan dan penegakan hukum dalam pengendalian pencemaran air.

Pasal 4

(1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Prokasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pelaksanaan Prokasih dilakukan dengan sasaran:

(2) Meningkatnya kualitas air sungai pada setiap ruas sungai Prokasih sampai minimal memenuhi baku mutu air yang sesuai dengan peruntukannya.

(3) Menurunnya beban limbah dari tiap sumber pencemar, sampai minimal memenuhi baku mutu limbah cair.

(4) Menguatnya sistem kelembagaan dalam pelaksanaan Prokasih.

BAB III
PELAKSANAAN PROKASIH

Pasal 5

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis permasalahan pencemaran air di daerah, Kepala Bapedal mengusulkan propinsi pelaksana Prokasih kepada Menteri. Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri menetapkan propinsi pelaksana Prokasih.

Pasal 6

Sungai dan ruas sungai Prokasih ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pedoman pemilihan sungai dan ruas sungai Prokasih yang ditetapkan Bapedal dengan mempertimbangkan fungsi sungai bagi masyarakat dan pembangunan serta memperhitungkan tingkat kemampuan lembaga pelaksana di daerah yang
bersangkutan.

Pasal 7

Kepala Bapedal menetapkan pedoman pelaksanaan Rencana Induk Prokasih secara nasional.

Pasal 8

Gubernur menetapkan Rencana Kerja Prokasih di tingkat daerah berdasarkan Rencana Induk Prokasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Bapedal melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Prokasih secara nasional.

Pasal 10

Gubernur melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Prokasih di daerah.

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANAAN PROKASIH

Pasal 11

Menteri bertanggung jawab dalam koordinasi kebijaksanaan Prokasih secara nasional. Kepala Bapedal bertanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan pengendalian kegiatan Prokasih secara nasional.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2), Kepala Bapedal membentuk Tim Prokasih Tingkat Pusat.

Pasal 13

Gubernur adalah penanggung jawab pelaksanaan Prokasih di tingkat daerah.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pelaksanaan Prokasih di daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13:

  1. Gubernur menunjuk Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab harian Prokasih di Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
  2. Gubernur dapat menunjuk Bupati/Walikotamadya sebagai penanggung jawab harian Prokasih di Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
  3. Gubernur menetapkan Tim Prokasih Daerah berdasarkan petunjuk atau arahan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bapedal.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 15

(1) Gubernur menyampaikan laporan Prokasih secara berkala kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bapedal.
(2) Bupati/Walikotamadya menyampaikan laporan Prokasih secara berkala kepada Gubernur, Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bapedal.

BAB VI
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 16

(1) Menteri memberi penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Prokasih dan perusahaan/kegiatan usaha yang melaksanakan pengendalian pencemaran dengan kinerja yang sangat baik;

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 15;

(3) Dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
a. Kepala Bapedal menetapkan kriteria dan tata laksana penilaian;
b. Kepala Bapedal membentuk Tim Teknis dan Tim Penilai;
c. Penilaian kinerja perusahaan/kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha (Proper Prokasih);
d. Proper Prokasih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Prokasih:

  1. Di Tingkat Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber dana lainnya;
  2. Di Tingkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 19

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 1995
Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
Para Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia.
Para Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II di seluruh Indonesia.
______________________________________

2003

Prokasih di Jakarta Jalan Di Tempat

12 – 9- 2003

Jakarta – Limbah domestik yang mendominasi terjadinya pencemaran sungai di Jakarta menjadikan program kali bersih (prokasih) nyaris tidak berjalan optimal. Lebih dari itu, menurut Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan Badan Pengendalian Lingkugan Hidup (BPLHD) Jakarta, Ridwan Panjaitan, belum adanya pemisahan pembuangan limbah secara khusus menjadikan sungai di ibukota semakin tercemar berat.

Pemisahan pembuangan limbah dimaksud, katanya, menyangkut limbah industri dan rumah tangga (domestik). Kedua jenis limbah tersebut selayaknya dikelola sebelum akhirnya dibuang ke laut. Selama ini, baik limbah domestik maupun industri membuang limbah ke sungai.

Menurutnya, yang paling dominan mencemari 13 sungai di Jakarta yakni limbah domestik yang berasal dari masyarakat terutama yang tinggal di sepanjang bantaran sungai.

“Selama belum ada pemisahan pembuangan limbah sampai kapan pun prokasih tidak akan berjalan dengan baik,”ujar Ridwan Panjaitan kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (10/9).

Ihwal dominasi penceran sungai yang diakibatkan oleh limbah domestik, kata Ridwan sangat beralasan. Pasalnya, penegakan hukum terhadap kalangan industri sudah cukup tegas. Dalam pengelolaan limbahnya, pengelola pabrikan secara otomatis sudah harus melengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Jika ada industri yang kedapatan tidak memiliki IPAL, pihaknya tinggal melakukan peneguran dilanjutkan dengan pengenaan sanksi. Pada umumnya, sebelum sanksi dikeluarkan, pihak pengelola industri sudah berupaya melengkapi pengolahan limbahnya sesuai aturan yang berlaku. Lain halnya dengan masyarakat terutama limbah di bantaran kali yang seenaknya membuang sampah serta limbah lainnya ke sungai.

“Kalau kita kenakan sanksi penertiban nantinya kita dianggap melawan Menurut catatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta, sejak program Prokasih dicanangkan tahun 1989, tercatat 96 industri yang membuat pernyataan sanggup menurunkan beban pencemaran.

Tahap kedua, tahun 1990/1991, tercatat 117 industri yang menyatakan kesanggupannya. Industri-industri ini harus menurunkan kandungan limbah, agar tidak lagi mencemari tiga sungai yang tergabung dalam Prokasih DKI yaitu Kali Ciliwung, Kali Cipinang dan Kali Mookervart.

Pada tahun 1995/1996 tercatat 175 peserta Prokasih di DKI Jakarta. Rinciannya, 86 perusahaan memenuhi baku mutu limbah cair, 39 perusahaan terkena teguran (lima di antaranya potensial melakukan pencemaran lebih parah melihat jumlah konsentrasi beban limbah), 28 perusahaan terkena peringatan (lima di antaranya potensial) dan 22 perusahaan dikenakan sanksi penutupan saluran limbah (tujuh di antaranya potensial).

Meski program kali bersih ini sudah berjalan lama, namun belum memberikan harapan yang baik. Dalih yang selalu dikemukakan pngusaha yang enggan memasang peralatan pengolah limbah, adalah harganya yang mahal. Satu perangkat waste water treatment antara Rp 150 juta – Rp 500 juta, tergantung jenis industri, volume produksi dan jumlah limbah yang dihasilkan.

“Tapi masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara bekerja sama satu sama lain, sehingga pra pengelola industri dapat menggunakannya bersama-sama,”jelas Ridwan. Meski demikian, perjuangan memulihkan kualitas air sungai tetap diupayakan serius oleh Pemerintah DKI Jakarta. Memasuki usianya yang 474, Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan Kali Cipinang sebagai proyek percontohan di DKI Jakarta dalam pengelolaan lingkungan sungai. Proyek ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Air tanggal 22 Maret 2001.

Kali Cipinang dipilih sebagai percontohan karena lokasinya dekat dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, di samping juga karena perbaikan dan pengelolaan sungai ini dianggap lebih mudah dilakukan dibandingkan Sungai Ciliwung.

Antara lain dalam hal penyertaan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penegakan hukum dan penerapan sanksinya. Meskipun Kali Cipinang ini juga merupakan salah satu sungai Prokasih namun sampai sekarang kualitas airnya masih buruk.

Teluk Jakarta Jadi Korban

Gagalnya Prokasih untuk Ciliwung, Kali Cipinang, dan Kali Mokevart, membawa dampak buruk bagi perairan di teluk Jakarta. Adalah Kadis Pertanian dan Kehutanan DKI Jakarta, Ir Peni Susanti yang untuk kesekian kalinya mengungkapkan bahwa tingkat pencemaran di Teluk Jakarta yang disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga sudah melebihi ambang batas.

Pencemaran di teluk Jakarta menurutnya sudah sangat tinggi berupa logam berat (Khususnya merkuri) dan pestisida yang mencapai rata-rata sembilan ppb PCB dan 13 ppb DDT, keduanya melebihi ambang batas yang ditetapkan hanya 0,5 ppb. Kondisi itu lebih diperburuk lagi dengan adanya pembuangan minyak secara rutin dari kapal dan perahu kecil di kawasan itu, Peni Susanti pada sebuah seminar di Denpasar-Bali, Senin pkan lalu.

Pencemaran yang sangat tinggi di Teluk Jakarta, kata dia di depan peserta seminar pengelolaan hutan mangrove lestari diakibatkan pencemaran limbah cair dari industri di daerah hulu dan sekitar pantai juga berasal dari rumah tangga.

Limbah cair yang berasal dari restoran, hotel dan rumah tangga juga merupakan faktor yang mendorong terjadinya pencemaran di kawasan hutan mangrove di DKI Jakarta dan kondisi itu dapat menghambat regenerasi hutan mangrove secara alami.

Peni Susanti dengan penuh keyakinan menjelaskan bahwa kematian mangrove akibat pencemaran air oleh limbah minyak terjadi di pulau Rambut salah satu di kawasan kepulauan seribu dari seluas 3,1 ha bertambah luas menjadi 7,7 ha dalam waktu tujuh tahun, katanya seperti dikutip Antara.

DKI Jakarta yang berpenduduk lebih dari sepuluh juta jiwa atau dengan kepadatan 11.000/Km2 semula memiliki kawasan hutan mangrove 1.334,6 ha, akibat perkembangan pembangunan dan tingkat kerusakannya tinggi maka kini masih hanya 232,8 ha.

Hutan bakau di DKI Jakarta lenyap atau rusak mencapai 1.102 ha dalam kurun waktu 42 tahun, lenyapnya kawasan hutan bakau itu antara lain beralihfungsi menjadi kawasan perumahan, jalan tol, lokasi transmisi PLN dan Cengkareng Drain (Banjir kanal).

Ia menjelaskan di dalam ekosistem perairan hutan mengrove di DKI Jakarta terdapat berbagai jenis ikan seperti ikan keting, kiper, pepetek, ikan gabus, sepat rawa dan sebagainya dan kawasan itu juga berperan sebagai habitat burung dan fauna lainnya.

Fauna yang dijumpai pada ekosistem mangrove Jakrata yaitu monyet ekor panjang, disamping 74 jenis burung yang termasuk 26 famili. Terindentifikasi 17 jenis burung dilindungi, 10 jenis burung migran, 50 jenis burung menetap.

Potensi keanekaragaman jenis burung di kawasan ini cukup tinggi, juga dijumpai endemik pulau Jawa dan khas ekosistem mengrove yaitu bubut Jawa, disamping juga ada biawak, ular sanca, kobra, ular welang, ular cincin dan ular daun, demikian Peni Susanti. (Republika)

Sumber: http://www.inawater.com/news/wmprint.php?ArtID=970

2001 – 2005

Rencana Induk Prokasih Tahun 2000-2005

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL)

1. PENDAHULUAN

1.1 Pengertian

PROKASIH merupakan singkatan dari Program Kali Bersih, adalah nama program tindak kerja (action plan) dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai yang dicanangkan dan mulai dilaksanakan pada tahun 1989, sehingga Tahun Anggaran 1989/1990 menjadi Tahun Pertama PROKASIH.

PROKASIH merupakan program kerja nasional yang pelaksanaan kegiatan operasionalnya di daerah dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan pembinaannya dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PROKASIH 2005 merupakan nama dari Program Kerja PROKASIH yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan 2005, sebagai pengembangan dari Program Kerja yang selama ini dilaksanakan sejak tahun 1989.

Perbedaan yang mendasar antara PROKASIH 2005 dengan Program Kerja sebelumnya terletak pada ruang lingkup yang diperluas dan diperdalam, serta tata-laksananya di daerah yang memberikan peran lebih besar kepada Pemerintah Kota/Kabupaten.

1.2 Latar Belakang

PROKASIH dicanangkan dalam Rapat Kerja Pengendalian Pencemaran Air Sungai yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur pada tanggal 14 – 15 Juni 1989 di Surabaya. Rapat Kerja ini diikuti oleh para Wakil Gubernur dari delapan Propinsi Daerah Tingkat I, yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung dan Kalimantan Timur.

Pada awal pelaksanaannya, PROKASIH dilaksanakan di delapan propinsi yang turut dalam rapat kerja pencanangan PROKASIH di Surabaya, dengan lingkup lokasi kerja meliputi 15 DPS dan 35 sungai/ruas sungai. Jumlah propinsi pelaksana PROKASIH dan lingkup kerjanya terus meningkat. Hingga tahun 1999/2000, PROKASIH dilaksanakan di 17 propinsi, 34 DPS dan 75 sungai/ruas sungai. Daftar propinsi, DPS dan sungai/ruas sungai yang telah masuk lingkup kerja PROKASIH disajikan pada Lampiran 1 dan 2.


Hasil pelaksanaan PROKASIH dari tahun 1989/1990 sampai dengan tahun 1999/2000 dapat dilihat
berdasarkan sasaran dan tolok ukur keberhasilannya, yaitu :

􀂙 Peningkatan Sumber Daya Kelembagaan

  • Tata Laksana. Pada aspek ini yang paling terlihat hasilnya adalah kerjasama, keserasian, dan keselarasan antar instansi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air. Kerjasama tersebut memberikan hasil yang sinergis dan mutualistis bagi setiap instansi yang terkait;
  • Peraturan. Telah banyak peraturan pelaksanaan mengenai pengendalian pencemaran air di tingkat daerah yang telah ditetapkan dan diterapkan, seperti mengenai peruntukan air, baku mutu air, baku mutu limbah cair, dan laboratorium yang ditunjuk sebagai pelaksana pengawasan pengendalian pencemaran air. Beberapa propinsi telah berhasil merumuskan rancangan Peraturan Daerah mengenai ketentuan perizinan pembuangan limbah cair ke dalam sungai dan ketentuan retribusi pembuangan limbah cair ke dalam sungai;
  • Sumber Daya Manusia. Jumlah aparat pelaksana PROKASIH yang telah mengikuti pelatihan di bidang pengendalian pencemaran air jauh meningkat dibandingkan sebelum pelaksanaan PROKASIH. Selain itu tingkat pengetahuan, pemahaman dan keterampilannya telah jauh meningkat yang tercermin dari kegiatan dan hasilnya. Kapasitas pelaksanaan juga meningkat, baik kuantitas maupun kualitas kegiatannya seperti peningkatan lingkup kerja dan kualitas hasil pemantauan, pengelolaan data hasil pemantauan serta pelaporan;
  • Dana Anggaran Pelaksanaan PROKASIH. Anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan PROKASIH, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di tingkat daerah (APBD) menunjukkan peningkatan. Selain itu alokasi penggunaannya lebih terarah pada upaya yang dapat efektif menurunkan beban pencemaran yang masuk ke sungai.

􀂉 Penurunan Beban Pencemaran Limbah Cair.

Beban pencemaran limbah cair dari perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam lingkup kerja PROKASIH menunjukkan penurunan. Keberhasilan ini didukung oleh indikasi peningkatan perhatian dan komitmen pimpinan dari perusahaan yang membuang limbahcairnya ke dalam sungai, seperti :

  • Upaya untuk memahami ketentuan-ketentuan pengendalian pencemaran air dan upaya untuk mentaatinya;
  • Upaya untuk mengelola data mengenai produksi dan limbahnya;
  • Keterbukaan menerima aparat yang ditugasi memantau dan memeriksa limbahnya;
  • Upaya mengelola limbah cairnya, baik yang baru membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) maupun yang meningkatkan efektifitas IPAL yang telah ada.

􀂉 Peningkatan Kualitas Air Sungai

Kualitas air sungai pada ruas-ruas sungai yang masuk lingkup kerja PROKASIH secara umum menunjukkan tiga kecenderungan perubahan kualitas air dari tahun ke tahun, yaitu penurunan kualitas air, peningkatan kualitas air atau tidak mengalami perubahan secara berarti. Hasil pemantauan kualitas air sungai pada ruas-ruas sungai PROKASIH menunjukkan kenaikan yang kurang berarti walaupun beban pencemaran dari buangan limbah cair industri PROKASIH telah berhasil diturunkan cukup banyak.

1.3 Maksud

Dibandingkan dengan Program Kerja PROKASIH sebelumnya, ruang lingkup PROKASIH 2005 lebih luas dan dalam, sehingga akan meliputi sektor dan daerah kerja yang lebih banyak serta kegiatannya menjadi tidak sesederhana kegiatan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan PROKASIH 2005 dituntut keselarasan dan keterpaduan yang lebih baik, disamping kapasitas kelembagaan yang lebih besar.

Rencana Induk PROKASIH 2005 dimaksudkan untuk menyelaraskan Program Kerja PROKASIH dengan program kerja lainnya yang terkait, dan antara Program Kerja PROKASIH di satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga diharapkan akan terwujud keterpaduan yang lebih baik dalam pelaksanaan operasionalnya di daerah dan juga pembinaannya. Selain itu dengan tertuangnya rumusan Rencana Induk dalam dokumen tertulis maka diharapkan akan terwujud komunikasi yang lebih baik. Secara sederhana proses penyusunan rencana induk ini digambarkan dalam bentuk diagram (Gambar 1).

Rencana Induk PROKASIH 2005 ini masih merupakan garis besar program kerja yang perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi lebih spesifik sebagai program-program kerja sektoral yang berkaitan dengan PROKASIH dan program-program kerja daerah.

Gambar 1. Diagram Penyusunan Rencana Induk PROKASIH 2005

2. KEBIJAKSANAAN, VISI DAN MISI

2.1 Landasan Kebijaksanaan

Kebijaksanaan yang diketengahkan dalam bab ini bersumber kepada Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45), Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta kebijaksanaan nasional lainnya yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang tidak mungkin diketengahkan seluruhnya dalam buku ini.

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) telah menetapkan kebijaksanaan berkenaan dengan lingkungan hidup yaitu sebagaimana dimaksud dalam Alinea Keempat Pembukaan, dan Pasal 33 ayat (3) serta Penjelasannya. Selain itu kebijaksanaan tentang lingkungan hidup telah digariskan secara konsisten dalam setiap Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sampai dengan GBHN 1998. Kebijaksanaan tentang lingkungan hidup juga telah ditetapkan dalam Undang-undang tersendiri, yaitu : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/97) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dalam Undang-undang lainnya seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Amanat Kebijaksanaan Nasional yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, GBHN 1998 dan UU No. 23/97, secara ringkas dapat diintisarikan menjadi butir-butir amanat sebagai berikut :

  • Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
  • Lingkungan hidup merupakan faktor dan modal pokok bagi pembangunan Nasional;
  • Lingkungan hidup harus dikelola karena sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta keseimbangan ekologi;
  • Kelestarian fungsi lingkungan hidup harus dikelola dalam setiap kegiatan pembangunan, sehingga lingkungan hidup tetap mampu mendukung pembangunan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang;
  • Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan di masa mendatang yang semakin berat.

Dalam rangka mengemban amanat tersebut, telah ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran air. Pada pokoknya, ketentuan hukum tersebut menetapkan bahwa kualitas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang, dan pencemaran lingkungan wajib dikendalikan oleh yang menyebabkannya. Ditetapkan pula kewajiban Pemerintah berkenaan dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

2.2 Visi

PROKASIH selain merupakan program kerja juga merupakan suatu sistem institusi, mengingat PROKASIH tidak dapat dilakukan oleh hanya satu lembaga melainkan oleh beberapa lembaga, yang terdiri dari instansi-instansi terkait dan pemerintah daerah-pemerintah daerah serta kelompok-kelompok masyarakat, termasuk sektor swasta.

Written by airsungaikelassatu2020

November 17, 2008 at 1:13 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: